MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 KAPANEWON GALUR

Bertempat di Pendopo Kapanewon Galur hari ini Kamis, 12 Agustus 2021 dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Propinsi DIY.

Hadir dalam Monev tersebut : Tim dari Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Prop DIY, Tenaga Ahli P3MD Kab Kulon Progo, Panewu, Lurah, PD dan PLD.

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah Penggunaan Dana Desa secara keseluruhan dan prioritas untuk penanganan Covid – 19 minimal 8%.

Dalam paparannya Panewu Galur Drs. Sunarya, MM menyampaikan bahwa : Rincian Pagu Dana Desa se Kapanewon Galur sebesar Rp.7.294.708.000,- dan Silpa DD Rp. 251.307.304,-, sedangkan Realisasi penyaluran Rp. 5.866.324.400,- Realisasi serapan sebesar Rp.4.001.656.704,- atau sebesar Rp. 68,21 %. Alokasi anggaran untuk BLT DD sebesar Rp. 1.110.221.170,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.675.900.000,- . Sedangkan untuk anggaran penanganan Covid – 19 adalah sebagai berikut :

 

Kalurahan

Alokasi Anggaran Covid

Persentase (%)

Realisasi

Persentase

(%)

Banaran

98.919.236,-

8,75

56.422.104,-

57,04

Kranggan

100.055.000,-

8,71

51.367.776,-

51,34

Nomporejo

124.597.400,-

14,29

49.861.500,-

40,02

Karangsewu

140.000.000,-

10,86

121.620.607,-

86,87

Tirtorahayu

143.374.100,-

12,64

106.070.600,-

73,98

Pandowan

73.074.950,-

8,46

56.530.000,-

77,36

Brosot

93.444.200,-

10,91

75.982.400,-

81,91

Jumlah

773.464.886,-

10,66

477.704.552,-

62,75

 

Jumlah total Alokasi Dana Desa untuk Pelaksanaan PKTD se Kapanewon Galur sebesar Rp. 607.582.320,- dan telah terealisasi Rp. 196.647.100,-.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh kalurahan dalam penggunaan Dana Desa diantaranya : Banyaknya perubahan kebijakan dari pusat sehingga kalurahan sering melakukan refokusing anggaran, Banyaknya aplikasi SDG’s, eHDW, siskeudes yang sering mengalami trouble, KPM yang dobel padahal BLT Dana Desa merupakan hasil dari keputusan musyawarah kalurahan khusus yang telah diverifikasi dalam musyawarah kalurahan dan Muskal siklus perencanaan di tahun 2021 diharapkan berbasis SDG’s desa namun sistem aplikasi sdg’s belum siap digunakan.

Dalam evaluasi tersebut Ketua tim Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Prop DIY Bapak Suwarto, S.Sos mengapresiasi terhadap capaian yang telah dicapai oleh kalurahan se Kapanewon Galur.  Kendala dan permasalahan yang terjadi tidak hanya di Kalurahan saja namun juga terjadi di Biro. Pada situasi seperti ini harus dicari solusi terbaik agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan lancar.